LPkM Universitas Bakrie Dorong Penyusunan Policy Brief Berbasis Bukti melalui Mindshare Meetup 9th

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM) Universitas Bakrie menyelenggarakan kegiatan Mindshare Meetup 9^th bertajuk “Perspektif Akademisi dan Pemerintah dalam Penyusunan Policy Brief: Menyelaraskan Praktik dan Etika Advokasi” pada Rabu, 4 Februari 2026 bertempat di Ruang Kolaborasi Universitas Bakrie, Kampus Bakrie Tower. Kegiatan ini dibuka oleh Prof. Ardiansyah, Ph.D., selaku Ketua LPkM Universitas Bakrie, dan dimoderatori oleh Bani Pamungkas, S.H., M.Si., M.P.A., Dosen Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie.

Kegiatan ini menghadirkan Dr. Frendy Ahmad Afandi, S.TP., M.Si., Analis Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Wakil Ketua Bidang Riset dan Publikasi INAKI (Ikatan Nasional Analis Kebijakan), sebagai narasumber utama. Dalam kesempatan ini, beliau berbagi pandangan dan pengalaman terkait peran strategis policy brief dalam mendukung proses perumusan kebijakan publik.

Acara ini berfungsi sebagai platform strategis untuk menjembatani diskursus akademik yang bersifat teoritis dengan kebutuhan pragmatis pemerintahan. Dengan menekankan harmonisasi praktik advokasi yang efektif dan kaidah etika yang kuat, khususnya dalam penyusunan policy brief, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi katalis dalam proses perumusan kebijakan yang lebih berbasis bukti (evidence-based) serta implementatif, guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan.

Mindshare Meetup 9th memberikan pemahaman kepada peserta terkait penyusunan policy brief yang memiliki kekuatan analitis serta relevansi terhadap kebutuhan pengambil kebijakan. Diskusi dalam kegiatan ini juga menyoroti pentingnya menjaga integritas dan objektivitas dalam proses advokasi kebijakan agar rekomendasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun etis. 

Kegiatan ini sejalan dengan upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) melalui penguatan tata kelola dan kebijakan publik yang akuntabel, serta SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui kolaborasi antara akademisi dan pemerintah dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang responsif, efektif, dan berkelanjutan.